Hak jamaah umroh diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang terakhir diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2025. Jamaah yang berangkat melalui PPIU berhak atas bimbingan ibadah, layanan kesehatan, kepastian berangkat dan pulang, layanan lain sesuai perjanjian tertulis, serta berhak melapor kepada Menteri bila pelayanan kurang. Selain itu, jamaah juga mendapat pelindungan hukum, keamanan, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan asuransi.
Artikel ini merangkum isi pasal-pasal tersebut dalam bahasa sehari-hari, lalu memberi daftar periksa yang bisa Anda pakai sebelum membayar uang muka ke travel umroh.

Dasar Hukum Hak Jamaah Umroh
Aturan pokoknya adalah UU 8/2019. Undang-undang ini sudah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir adalah UU 14/2025 yang berlaku sejak 4 September 2025. Salah satu perubahan pentingnya ada di Pasal 86: perjalanan ibadah umrah kini dapat dilakukan melalui PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), secara mandiri, atau melalui Menteri bila ada keadaan luar biasa atau kondisi darurat yang ditetapkan Presiden.
Karena ada tiga jalur, hak jamaah pun dibedakan. Jamaah yang berangkat melalui PPIU diatur dalam Pasal 88, sedangkan jamaah umrah mandiri diatur dalam Pasal 88A. Perbedaan dua jalur ini dibahas lebih rinci dalam ulasan syarat umroh mandiri menurut UU 14/2025.
Lima Hak Jamaah yang Berangkat Melalui PPIU
Menurut Pasal 88 UU 8/2019 sebagaimana diubah UU 14/2025, jamaah umrah yang berangkat melalui PPIU berhak memperoleh pelayanan berikut:
- Bimbingan ibadah umrah dari petugas umrah.
- Layanan kesehatan.
- Kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan perundang-undangan.
- Layanan lain sesuai perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan jamaah.
- Hak melaporkan kekurangan pelayanan penyelenggaraan ibadah umrah kepada Menteri.
Poin keempat membuat perjanjian tertulis sangat penting. Hotel, kamar, makan, maskapai, dan program ziarah yang dijanjikan travel sebaiknya tercantum hitam di atas putih, karena itulah ukuran pelayanan yang bisa Anda tagih.
Pelindungan bagi Jamaah dan Petugas Umrah
Pasal 96 hasil perubahan UU 14/2025 menyebut jamaah dan petugas umrah berhak memperoleh lima jenis pelindungan. Penjelasan pasal tersebut merinci maknanya sebagai berikut.
| Jenis pelindungan | Maksudnya menurut penjelasan UU | Berlaku bagi jamaah mandiri? |
|---|---|---|
| Warga negara Indonesia di luar negeri | Bantuan penyelesaian dokumen perjalanan bila jamaah menghadapi masalah selama perjalanan | Ya |
| Hukum | Jaminan kepastian berangkat dan pulang, pengembalian kerugian jamaah yang gagal berangkat atau pulang, serta bantuan hukum | Ya |
| Keamanan | Keamanan fisik, keselamatan jiwa, dan keamanan barang bawaan | Ya |
| Akomodasi, konsumsi, dan transportasi | Penginapan, makan harian bergizi, dan angkutan yang tepat jadwal, nyaman, dan aman | Tidak |
| Jiwa, kecelakaan, dan kesehatan | Jaminan finansial bila jamaah meninggal atau cacat tetap, termasuk biaya perawatan medis | Tidak |
Pasal 97 menambahkan bahwa pelindungan akomodasi, konsumsi, dan transportasi diberikan dalam bentuk kompensasi dan/atau ganti rugi. Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi yang berlaku sejak keberangkatan hingga kembali ke Indonesia. PPIU bertanggung jawab memberikan pelindungan ini sebelum keberangkatan, selama di Arab Saudi, dan setelah tiba di Indonesia.

Kewajiban PPIU yang Menjadi Hak Jamaah
Hak jamaah juga bisa dibaca dari sisi sebaliknya, yaitu kewajiban PPIU dalam Pasal 94. Beberapa kewajiban yang paling terasa bagi jamaah:
- Menyediakan paling sedikit 1 pembimbing ibadah untuk setiap 45 jamaah.
- Memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi sesuai perjanjian tertulis.
- Memiliki perjanjian kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi.
- Memberangkatkan dan memulangkan jamaah sesuai masa berlaku visa umrah.
- Memberangkatkan jamaah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan.
- Mengikuti standar pelayanan minimal, harga referensi, dan prinsip syariat.
PPIU yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif menurut Pasal 95, mulai dari teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin.
Daftar Periksa Sebelum Membayar Travel Umroh
Dari pasal-pasal di atas, ada beberapa hal sederhana yang bisa Anda cek sendiri:
- Izin PPIU. Pastikan travel memiliki izin resmi. Cara memeriksanya dibahas dalam artikel ciri travel umroh terpercaya, termasuk beda PPIU dengan agen dan biro perjalanan biasa.
- Perjanjian tertulis. Minta rincian fasilitas, ketentuan pembatalan, dan ketentuan perubahan jadwal dalam bentuk tertulis.
- Pembimbing ibadah. Tanyakan siapa pembimbingnya dan bagaimana bimbingan diberikan selama di Tanah Suci.
- Asuransi. Pastikan asuransi perjalanan termasuk dalam paket.
- Jalur pengaduan. Ingat bahwa jamaah berhak melaporkan kekurangan pelayanan kepada Menteri. Dalam UU 14/2025, Menteri yang dimaksud adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah. Perubahan kelembagaannya dijelaskan dalam ulasan Kementerian Haji dan Umrah.

Yang Tercantum di Brosur Elharamain Wisata
Brosur resmi paket umroh Elharamain Wisata mencantumkan izin umroh SK No. 63 Tahun 2020. Daftar fasilitas di brosur antara lain mencakup visa umroh, asuransi perjalanan, manasik umroh di hotel berbintang, hotel sesuai paket, makan fullboard tiga kali sehari, transportasi bus, serta pembimbing dan mutawwif berpengalaman. Brosur juga memuat ketentuan pembatalan dan perubahan jadwal secara tertulis, sehingga calon jamaah bisa membacanya sebelum membayar uang muka.
Rincian fasilitas tiap program bisa dilihat di halaman paket umroh Elharamain Wisata.
Tanya Jawab Seputar Hak Jamaah Umroh
Apa saja hak jamaah umroh menurut undang-undang?
Jamaah yang berangkat melalui PPIU berhak atas bimbingan ibadah, layanan kesehatan, kepastian berangkat dan pulang, layanan lain sesuai perjanjian tertulis, dan hak melapor kekurangan pelayanan kepada Menteri (Pasal 88).
Berapa jumlah pembimbing ibadah yang wajib disediakan travel?
Pasal 94 mewajibkan PPIU menyediakan paling sedikit 1 pembimbing ibadah untuk setiap 45 jamaah umrah.
Apakah jamaah umroh mandiri mendapat pelindungan yang sama?
Tidak sepenuhnya. Jamaah mandiri tetap mendapat pelindungan sebagai WNI di luar negeri, pelindungan hukum, dan keamanan. Namun, pelindungan akomodasi, konsumsi, transportasi, serta jiwa, kecelakaan, dan kesehatan dikecualikan bagi jamaah mandiri.
Ke mana melapor bila pelayanan travel tidak sesuai janji?
Undang-undang memberi jamaah hak melaporkan kekurangan pelayanan kepada Menteri yang membidangi urusan haji dan umrah. Simpan perjanjian tertulis dan bukti pembayaran sebagai dasar laporan.
Rujukan: UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (naskah resmi peraturan.go.id); UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU 8/2019 (JDIH BPK), Pasal 86, 88, 88A, 96, 97 beserta penjelasannya; brosur resmi paket umroh Elharamain Wisata.
Tanyakan Fasilitas dan Ketentuan Paket Umroh
Minta rincian fasilitas dan ketentuan tertulis paket umroh kepada admin Elharamain Wisata sebelum mendaftar.
